Kota Nopan, (SR Madina News) – Deru mesin ekskavator di sepanjang aliran sungai dan pemukiman warga Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, kian hari kian tak terkendali. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kerap dijuluki warga sebagai “mesin pembunuh” lingkungan ini terus beroperasi secara terang-terangan, memicu kecurigaan publik atas mandulnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah daerah.
Kekecewaan mendalam kini mengarah tajam kepada Wakil Bupati Mandailing Natal. Sebagai putra daerah asli Kotanopan yang dibekali kewenangan eksekutif, sikap diam seribu bahasa yang dipertontonkannya dinilai sebagai bentuk pembiaran mendasar. Kampung halaman yang seharusnya dilindungi justru diacak-acak oleh mafia tambang, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan aliran upeti yang masuk ke lingkaran kekuasaan.
“Sangat ironis, ketika suara mahasiswa dan tangisan warga Kotanopan terus menggema menolak perusakan alam, jeritan itu justru kalah telak oleh gemuruh alat berat. Di mana fungsi kepemimpinan daerah jika daerah asalnya sendiri dibiarkan hancur?” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Minggu (26/07/2026).
Padahal, rekam jejak penindakan bukan tidak ada. Beberapa bulan lalu, jajaran Polres Madina dan instansi terkait dari Provinsi Sumatra Utara sempat bergerak progresif dengan menyita sejumlah unit ekskavator dari lokasi kejadian. Namun, operasi penertiban tersebut terkesan hanya menjadi panggung formalitas tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya.
Informasi yang dihimpun di lapangan mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) berinisial GD, yang ditengarai ikut memuluskan karpet merah bagi masuknya alat berat. Selain GD, mencuat pula nama berinisial PW, yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain utama berkantong tebal yang diduga piawai ‘menjinakkan’ aparat penegak hukum (APH) sehingga aktivitas ilegalnya tetap melenggang mulus hingga detik ini.
Mandulnya eksekusi terhadap para cukong PETI ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Madina kian menipis bahkan disebut-sebut setipis cadangan emas yang tersisa di perut bumi Kotanopan. Rentetan laporan yang dilayangkan berbagai elemen masyarakat terkesan hanya berakhir di meja arsip tanpa ada tindakan hukum yang konkret dan mengikat.
Kini, mata masyarakat Mandailing Natal dan Sumatra Utara tertuju penuh pada keberanian dan komitmen dari jajaran APH tingkat kabupaten maupun polda. Publik menuntut pembuktian nyata bahwa negara memiliki taring dan tidak boleh kalah oleh cengkeraman mafia tambang yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat dan kehancuran ekologi. (BK02)
