Jakarta (SR Madina News) – Komite Pengacara Nusantara Berdaulat (KPN Berdaulat) menyatakan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti penertiban tambang ilegal dalam pidato kenegaraan hari ini. Beberapa point yang disampaikan Prabowo salah satunya penertiban tambang ilegal. Langkah ini dinilai strategis untuk mengamankan pendapatan negara demi menyukseskan program-program prioritas pemerintah.
Presiden KPN Berdaulat Dr. Rahmad Lubis, S.H, M.H, C.IQA menegaskan bahwa kebocoran pendapatan negara akibat aktivitas tambang tanpa izin menjadi batu sandungan besar bagi pembangunan nasional. Jika terus dibiarkan, kebocoran anggaran tersebut berpotensi membuat program-program krusial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi tersendat karena keterbatasan dana.
“Kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo untuk menindak tegas penambangan ilegal. Penertiban ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan langkah vital agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan optimal tanpa terkendala anggaran,” ujar Presiden KPN Berdaulat dalam keterangan persnya hari ini kepada media ini. Jumat, (14/08)
Selain mendukung penindakan hukum secara tegas, KPN Berdaulat juga meminta presiden memberikan solusi jangka panjang yang berpihak pada rakyat kecil. Organisasi ini berharap Presiden Prabowo bersedia mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) jika secara regulasi dan kondisi di lapangan memungkinkan. Langkah tersebut dinilai dapat melegalkan aktivitas masyarakat lokal sekaligus memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Menurut dia, dengan penataan sektor pertambangan yang bersih, transparan, dan berkeadilan, KPN Berdaulat optimistis target pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dapat tercapai secara maksimal.
” Jangan biarkan alam rusak untuk memperkaya segelintir mafia. Pengelolaan tambang secara tertata baik bisa menjalankan program prioritas presiden” tegasnya (DS01)
