Madina (SR Madina News) — Rencana pelaksanaan tes urine bagi pejabat pemerintah dan anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) mendapat dukungan dari Ketua DPC PPP Madina, H, Abdi Faisal SH. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan tes tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk kecurigaan atau asumsi bahwa ada pejabat maupun anggota DPRD yang menggunakan narkoba.
Menurutnya, tes urine merupakan langkah pencegahan sekaligus bagian dari upaya memastikan para pejabat dan wakil rakyat dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Kami mendukung pelaksanaan tes urine bagi pejabat dan anggota DPRD. Tetapi jangan sampai tes ini dilakukan karena ada asumsi bahwa seseorang pengguna narkoba. Tes urine harus menjadi langkah pencegahan dan pemeriksaan yang objektif, bukan bentuk tuduhan,” ujarnya Rabu, (2/9/2026)
Ia juga mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan urine, khususnya tes skrining awal, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang positif menggunakan narkoba.
“Ini yang penting dipahami. Kalau ada hasil yang menunjukkan positif pada pemeriksaan awal, jangan langsung menyimpulkan bahwa yang bersangkutan pengguna narkoba. Ada faktor lain yang perlu dilihat, termasuk kemungkinan pengaruh obat-obatan tertentu. Kalau memang ada hasil yang mengarah positif, tentu harus dilakukan pemeriksaan atau konfirmasi sesuai prosedur,” katanya.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan tes dilakukan menggunakan alat yang sesuai, prosedur yang benar, serta mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Intinya, kita dukung tesnya, tetapi jangan dengan asumsi. Tes dengan alat dan prosedur yang benar. Kalau hasilnya negatif, jangan kemudian dicari-cari lagi. Kalau ada hasil positif, juga harus dipastikan melalui mekanisme pemeriksaan yang tepat sebelum mengambil kesimpulan,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga tujuan tes urine sekaligus melindungi hak setiap orang yang diperiksa. Dengan demikian, tes urine tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan maupun DPRD.(DS01)
